KPK dan Koruptor dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan

Penetapan status tersangka kepada politisi muda dan sekaligus Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum oleh KPK, merupakan momentum positif dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Publik patuh bergembira, karena selama lebih setahun setelah ‘partner in crime’ nya Nazarrudin ‘bernyanyi’ dalam proses penyidikan, Anas akhirnya mengikuti jejaknya memasuki jaring perangkap KPK.

Fenomena gugurnya integritas politisi baik yang ‘muda’ maupun yang ‘tua’ menjelang Tahun Politik 2014, membawa beberapa spekulasi politik; semisal teori konspirasi sampai pada kisah ‘sengkuni’ dalam cerita pewayangan Jawa. Tulisan ini akan mencoba mencandra fenomena tersebut tidak hanya dalam spektrum hukum positif yang bernuasa normatif dan preskriptif, namun juga dalam relasi intim antara hukum dan kekuasaan.

Indonesia, dalam kerangka legal formal menganut mekanisme negara hukum (rule of law) yang menitik beratkan pada penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana terparti dalam konstitusi negara.Paradigma liberal tersebut dapat dilacak dari pemikiran Austin dan Bentham, dua filsuf kebangsaan Inggris yang berjasa ‘menyelamatkan’ negara common law dari ketidak jelasan konsep moral dalam tradisi judge made law yang di populerkan oleh Blackstone, mereka secara ilmiah mereduksi definisi dan jangkauan hukum sebatas pada hukum negara yang dijalankan dengan kekuatan sanksi (sanction), perintah penguasa (command) dan kedaulatan hukum negara (sovereign).(Crowe, 2006). Paradigma ini, lebih memfokuskan pada pertanyaan apa dan bagaimana ‘sumber’ dan ‘validasi’ hukum, namun kurang dalam mengelaborasi pertanyaan bagaimana hukum itu dijalankan untuk mencapai tujuannya.

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip tersebut di abstraksikan dalam sebuah prinsip ‘equality before the law’ yang diartikan sebagai persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam proses penyidikan. Packer, menjelaskan tentang pentingnya penghormatan terhadap prinsip hukum tersebut dengan membingkainya dalam suatu model bernama Due Process Model (DPM) yang mewajibkan adanya proses penyidikan yang berkesesuaian dengan asas kehati-hatian, ketelitian dengan mengedepankan pranata hak asasi manusia terutama asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Model tersebut menurut Packer merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan prinsip persamaan dan non-diskriminasi di hadapan hukum.

Dalam dimensi hukum an sich, Anas dan politisi yang terjerat kasus pidana korupsi adalah ‘orang biasa’ yang memiliki status dan hak yang sama di hadapan hukum. Pihak penuntut dalam hal ini KPK, juga dilihat sebagai institusi yang kebal dan bertindak professional dengan menafikan segala intervensi politik dan istiqomah dengan mengedepankan asas-asas hukum sebagai aturan main (the rule of conduct) yang berlaku. Namun dalam persepktif sosio-legal terlebih dalam perspektif hukum kritis, Anas dan mereka yang terjerat kasus korupsi tidaklah selalu ‘orang biasa’, namun lebih kepada orang yang memiliki bargaining dalam percaturan politik dan hukum di negara ini.

Hukum dan kekuasaan berkelindan dengan mesra dalam dinamika bernegara. Marx dan kaum post-strukturalisme kerap mengkritik hukum negara yang cenderung berpura-pura naïf dalam berdialektika dengan menafikan pengaruh-pengaruh non-legal terhadap hukum dan menerima hukum sebagaimana apa adanya (law as it is ought to be).Derrida dan Foucault bahkan lebih jauh berargumen dengan menantang ‘narasi besar’ (‘metanarrative’) kekuasaan hukum negara. Mereka berpandangan bahwa negara mengkonstruksi ‘konsep kebenaran’ (concept of knowledge) yang di perkenal kan secara perlahan lewat jalur kekuasaan dengan proses atas-bawah. Konsep kebenaran dalam relasi penguasa dengan rakyat tidaklah pernah mutlak (absolute), namun lebih tergantung pada struktur posisi orang atau golongan yang menciptakan ‘kebenaran’ tersebut.(Stacy, 2001).

Namun, ‘mentalitas’ negara yang senang bermain dengan kekuasan dan klaim ‘kebenaran’, tidak serta menjadi alasan tunggal lamban nya penegakan hukum di Indonesia. Patut diinsyafi juga faktor mentalitas personal dari diri politisi baik yang ‘muda’ maupun yang ‘tua’. Perbaikan sistem hukum dan politik tidak serta merta akan berhasil guna tanpa ada ikhtiar untuk memperbaiki perilaku dan mentalitas personal dari politisi, yang tentu saja memerlukan waktu dan ikhtiar.

Pada akhirnya, publik harus menghormati KPK dan institusi negara dalam menjalankan tugasnya, karena ekpektasi besar akan hukum yang ‘tidak pandang bulu’ tertumpu pada mereka, sembari memantau dengan kritis dan cermat proses hukum tersebut.

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s