Aksi Selingkuh DPR dan MA : Cinta tanpa malu-malu dan Ancaman Juristokrasi di MA

The Life of Law is merely about Morality (Plato)
Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dengan tegas dicantumkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-tiga), mengaku sebagai negara yang tunduk atas hukum (rechstaat), dan bukan negara kekuasaan semata (machstaat). Dari kredo dasar diatas, kita (bangsa Indonesia) niscaya wajib untuk tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Untuk menghindari dari motif pemerintahan tirani yang mabuk dengan kekuasaan (machstaat), maka para founding fathers kita dulu merancang sebuah hukum dasar (konstitusi) yang dirembukkan pada rapat BPUPKI lebih dari 60 tahun silam. Secara teoritis, konstitusi memiliki tujuan krusial dalam bernegara, tidak hanya sebagai manifestasi dari cita-cita luhur negara, tetapi juga sebagai cita hukum negara (rechtsidee), dan terutama untuk membatasi kekuasaan . Karena negara hukum yang berdasarkan atas hukum (konstitusi) adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali.
Tujuan yang akan disorot dalam tulisan ini adalah fungsi konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Ada banyak teori tentang pembatasan kekuasaan, tetapi yang paling sering dikutip oleh para ahli-ahli politik dan hukum, adalah teori trias politica dari Montesque, yang membagi negara dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu : kekuasaan eksekutif, yang diwakili oleh presiden beserta kabinet, kekuasaan eksekutif, yang diwakili oleh lembaga pembuat UU (dalam konteks Indonesia adalah DPR) dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif/kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh lembaga peradilan. Adapun perihal relasi dari ketiga lembaga diatas, bisa ditafsirkan berlainan, tafsiran pertama mengatakan bahwa ketiga lembaga diatas memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain ( inter-related relation), sehingga lembaga yang satu dengan yang lain bisa saling intervensi bahkan (buruknya) dapat saling “selingkuh”, inilah yang sering disebut sebagai paham pembagian kekuasaan (distributive of power), sedangkan tafsiran kedua, menyatakan bahwa ketiga lembaga negara tersebut haruslah bekerja secara terpisah dan independen, sehingga diharapkan tidak terjadi saling intervensi (apalagi selingkuh) dalam bernegara, tafsiran inilah yang lazim disebut sebagai paham pemisahan kekuasaan (separated of power) .
Dalam konteks Indonesia, terutama apabila kita berkaca pada pengalaman sejarah Orde Lama di bawah pimpinan Panglima Revolusi Soekarno dan Orde Baru di bawah pimpinan rezim otoriter The Smiling General Soeharto, dapat kita cermati bahwa Indonesia tidaklah tunduk pada kredo trias politica. Pada masa rezim Soekarno, presiden sebagai lembaga eksekutif dapat mencampuri kewenangan dari lembaga legaslatif dan yudikatif apabila, terdapat hal-hal yang kontradiktif dengan kebijakan-kebijakan dari presiden (dianggap anti-revolusi), dapat disebut pada masa ini kekuasaan kehakiman/lembaga peradilan (yudikatif) telah “dibunuh” oleh presiden. Sedangkan pada masa rezim Orde Baru, dalam implementasi bernegara, Indonesia hanya memiliki 2 (dua) lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Presiden sebagai sesepuh (yang memang sudah sepuh) di lembaga eksekutif/kekuasaan pemerintah negara saling “bahu-membahu” dengan DPR dan MPR untuk menjalankan fungsi legislatif dalam hal pembuatan produk hukum (UU,PP dan Kepres). Sedangkan di sisi lain Mahkamah Agung menjalankan fungsi tunggal sebagai lembaga peradilan/kekuasaan kehakiman yang membawahi lembaga-lembaga peradilan di seluruh Indonesia. Dari penjelasan singkat diatas, tidak salah apabila Indonesia pada masa rezim Soeharto disebut menganut paham duo politica .
Dari perjalanan sejarah diatas, dapat disimpulkan betapa marjinal dan rawannya posisi lembaga yudikatif/kekuasaan kehakiman dari intervensi politis oknum penguasa. Seperti dapat dilihat dalam ranah aplikatif, fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga keadilan (court of justice) sering kali diselewengkan oleh rezim pemerintah, sehingga praktis lembaga peradilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung hanya menjadi tukang stempel dari semua kebijakan-kebijakan eksekutif maupun legislatif, tanpa peduli itu salah atau benar. Sudah merupakan rahasia umum bahwa lembaga-lembaga peradilan di Indonesia sudah lama terjangkiti penyakit kronis yang bernama mafia peradilan (legislative corruption) yang tanpa belas kasih telah mencederai rasa keadilan di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum penguasa atau yang dekat dengan penguasa, sering anti-klimaks ketika dibawa ke hadapan meja hijau peradilan, asas equality before the law seolah-olah hanya tinggal kenangan manis di bangku kuliah dulu, karena sesungguhnya para hakim, jaksa, pengacara dan aparat kepolisian sering “main mata” dengan para oknum-oknum penguasa. Inilah sebuah sirine tanda bahaya dari maraknya mafia peradilan di Indonesia dan merupakan genderang perang bagi para juris idealis di negara ini untuk berkata “say no to all legislative bandits”.
Dengan maraknya praktek mafia peradilan tersebut, sangat tepat apabila kita mengarahkan moncong meriam anti- korupsi kepada Mahkamah Agung sebagai pusat lembaga peradilan dan sebagai salah satu episentrum mafia peradilan di Indonesia . namun, terlepas dari semua kebobrokan lembaga peradilan tersebut, Indonesia setelah lebih dari 10 tahun menjalani periode reformasi untuk menuju negara demokratis telah banyak berubah pasca 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan fundamental dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaaan Kehakiman dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian pada tanggal 15 Januari 2004 dicabut dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Undang-Undang tersebut secara normatif menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem Kekuasaan kehakiman yang independent dan impartial.
Dalam Amandemen ke-3 (tiga) UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2), fungsi legislatif tidak hanya didominasi oleh “anak nakal” Mahkamah Agung tetapi sudah berbagi peran dengan Mahkamah Konstitusi yang jauh lebih reformis dan berhati nurani dari pada saudara tuanya. Selain ini juga dilahirkan sebuah lembaga baru yang tujuan awalnya untuk mengawasi perilaku hakim dan rekruitmen calon hakim yang bernama Komisi Yudisial yang sayang sekali kewenangannya sudah “dikebiri” oleh pemerintah lewat operasi ceasar di meja merah Mahkamah Konstitusi .
Selepas putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi tersebut, lembaga legislatif dalam hal ini Mahkamah Agung kembali membuat gebrakan dengan mengusulkan perpanjangan usia hakim agung dari 67 tahun menjadi 70 tahun masa pensium dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung kepada DPR. Sebuah polemik tersirat dalam beberapa media masa nasional yang mengaitkan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dengan figure sang ketua, yaitu Bagir Manan . Dalam tulisan singkat ini, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan kritis yang tersirat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut tersebut, seperti: Politik hukum apa yang mendasari pembahasan Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung? Benarkan ada korelasi positif antara sosok kepemimpinan seorang Bagir Manan dengan para legislators di DPR yang 30% berprofesi sebagai lawyers yang masih menyimpan kepentingan tertentu kepada sang ketua? Dan bagaimana seharusnya politik hukum (ius contitundum) untuk masa depan hukum Indonesia yang lebih baik? Tulisan sederhana ini akan mencoba untuk melacaknya.

Banalitas Hukum: Cinta tanpa malu-malu.
Tulisan sederhana ini beranjak dari sebuah asumsi dasar bahwa, Hukum (dalam hal ini produk hukum, seperti Undang-Undang, dan lain-lain), merupakan suatu produk kebijakan politik para elit penguasa negara. Hukum sangatlah determinan terhadap konstelasi dunia politik. Apabila konstelasi politik suatu negara diwarnai dengan corak otoritarian, maka dapat dipastikan bahwa produk-produk hukum yang dibuat pun bercorak represif dan konvensional. Sedangkan apabila konstelasi politik suatu negara lebih condong kepada sistem pemerintahan yang demokratis maka produk-produk hukum yang dihasilkan pun lebih responsif dan progresif terhadap aspirasi publik .
Dalam konteks kasus diatas, penulis menganalisa bahwa peranan DPR sebagai pusat kekuasaan legislasi di Indonesia masih sangat dominan dan cenderung semena-mena dalam hal pembuatan materi per-Undang-Undangan, Para legislators di DPR, yang merumuskan dan menggodok Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung, diindikasikan terjebak dalam political interest, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas mulia legislators yang seharusnya dapat bersikap netral dan menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat.
“Legislator is making or giving laws; pertaining to the function of law making or to the process of enactment of law with independent and neutral from any other influences ”
Indikasi political interest diatas bukanlah tanpa dasar praduga, proses revisi Undang-Undang Mahkamah Agung yang dilakukan DPR terlihat sangat tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan, terlebih lagi masih banyak materi Undang-Undang yang memerlukan perdebatan panjang dan proses penyerapan aspirasi publik (public aspiration process). Selain itu tujuan sinkronisasi dan harmonisasi ke-3 (tiga) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menjadi amanat putusan Mahkamah Konstitusi, juga mengharuskan pembahasan dan pengesahan yang harus dilakukan dengan simultan dan hati-hati, agar ketiga Undang-Undang tersebut mampu berjalan sinergis dan tidak kontradiktif satu sama lain.
Ketergesa-gesaan legislators dalam menggodok Undang-Undang tersebut, diindikasikan untuk menyelamatkan kursi panas ketua Mahkamah Agung yang diduduki oleh Bagir Manan, yang pada tanggal 6 Oktober 2008 silam akan genap berumur 67 tahun merupakan umur maksimal seorang hakim agung . Apabila hal tersebut benar adanya, ini sungguh merupakan potret buram “cinta tanpa malu-malu” yang dipertontonkan dengan vulgar dan telanjang oleh para legislators di DPR.
Terlepas dari dugaan itu benar atau salah, DPR bagai people representative body rupanya belum mampu menjalankan fungsi legislasi dengan benar. Secara teoritis, fungsi representasi menyangkut dua hal yaitu representative in presence dengan kehadiran fisik legislators di sidang parlemen, sebagai simbol masyarakat yang diwakilinya dan representative in ideas yang sifatnya substantif, berupa penyerapan aspirasi publik (public aspiration process) . Fungsi ini sebenarnya sudah dituangkan secara normatif dalam Peraturan Tata tertib DPR, tetapi sayangnya belum diimplementasikan dengan benar oleh para legislators kita.
Selain itu proses Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut juga telah menyalahi prosedur partisipasi publik dalam proses pembuatan per-Undang-Undangan yang tertuang secara sistematis dalam Undang-Undang No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, khususnya dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 53 yang menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu asas pembentukan peraturan per-Undang-Undangan yang baik adalah asas keterbukaan (tranparancy principle). Keterbukaan dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya pintu aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan per-Undang-Undangan. Sedangkan Pasal 53 menyatakan, masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam setiap proses pembentukan peraturan per-Undang-Undangan tersebut . Dari kasus diatas, kita dapat mencermati bahwa suatu produk hukum (Undang-Undang) tidaklah dapat dilepaskan dari aspek partisipasi publik, karena menurut perspektif sosiologis yang berdasarkan pada realitas di masyarakat, lembaga negara tidaklah memegang monopoli. Masyarakat atau komunitas tertentu bisa membuat norma sendiri, untuk mengisi kekosongan hukum itu sendiri .
Mahkamah Agung (seharusnya) Agung!
Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, merupakan institusi pengemban Kekuasaan Kehakiman, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum untuk masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Karl Kurtz :
Judicial power is the authority vested in courts and judges to hear and decide cases and to make binding judgments on them,Not only, it tasks to construe and apply the law when controversies arise over what has been done or not done under it, But also,it should give justice and legal certainly for people.
Tetapi dalam konteks empiris, kinerja Mahkamah Agung sebagai manifestasi rasa keadilan masyarakat belumlah terlihat “agung” bahkan terkadang terlihat “ajaib”. Hal ini terlihat dengan jelas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang cenderung lebih berpihak kepada penguasa, dan cenderung menafikan rasa keadilan masyarakat . Mahkamah Agung sering bersikap hegemonial dengan memandang remeh kepada institusi “bau kencur” seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang seharusnya dapat menjadi partner Mahkamah Agung untuk membersihkan jaringan mafia peradilan di tubuh institusi peradilan. Dalam materi Revisi Undang-undang Mahkamah Agung, ada 2 (dua) substansi yang dapat dibilang “ajaib” yaitu : pertama, penghapusan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU No 5/2004 tentang MA terkait pengangkatan hakim ad hoc, dan yang kedua, adalah wacana perpanjangan usia pensiun hakim agung.
Wacana penghapusan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU No.5/2004 tersebut berbau tidak sedap, karena dengan dihapusnya pasal tersebut merupakan cara ampuh untuk melemahkan posisi Komisi Yudisial dalam hal proses rekruitmen calon hakim non-karier di tubuh Mahkamah Agung dan di tubuh Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Bagir Manan, pernah mengeluarkan argumen yang senada bahwa untuk rekruitmen hakim agung cukup dilakukan dengan presiden yang kemudian mengusulkan kepada DPR, tanpa harus ada campur tangan dari Komisi Yudisial dan menekankan sebaiknya tidak perlu ada rekruitmen terbuka (open recruitment) . Menurut penulis, wacana diatas secara terang benderang telah mencederai semangat reformasi peradilan, karena tujuan dasar dari rekruitmen oleh suatu lembaga yang independen seperti Komisi Yudisial, merupakan sebuah tonggak harapan baru untuk menyelamatkan citra institusi peradilan yang sudah sangat busuk oleh sepak terjang mafia peradilan. Selain itu, pengangkatan hakim agung non-karier (ad hoc) juga lahir dari ketidak percayaan public (public distrust) terhadap hakim-hakim karier di tubuh Mahkamah Agung .
Perihal materi Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung tentang batas usia hakim agung dari umur 67 tahun menjadi 70 tahun, dengan syarat minimal usia 45 tahun menurut penulis, mencederai semangat anti mafia peradilan dan semangat reformasi Indonesia yang sudah dikumandangkan lebih dari 10 tahun silam. Menambah batas usia hakim agung yang berprestasi gemilang (the dream team) mungkin dapat dibilang rasional, tetapi memperpanjang usia para hakim-hakim agung yang institusinya sudah tercemar oleh praktik mafia peradilan (judicial corruption), adalah hal yang sangat kontra produktif dan dapat menimbulkan menguatnya juristokrasi di Mahkamah Agung, yang nantinya Mahkamah Agung hanya akan dikuasai oleh segelintir hakim saja, yang memulai karir sebagai hakim agung semenjak usia 45 tahun, dan akan berada di Mahkamah Agung seperempat abad lamanya, sebuah periode yang sangat lama dan memperlambat proses regenerasi dan reformasi para aparat penegak hukum (hakim). Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa citra institusi kekuasaan kehakiman di mata publik sudah sangat buruk, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Koalisi Nasional Peradilan Bersih (KNPB), yang menunjukkan bahwa 74,7% responden menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun . Hasil ini jelas mencerminkan aspirasi publik terhadap Revisi Undang-Undang tersebut.
Terlepas dari semua perdebatan diatas, tepat pada tanggal 6 Oktober 2008 silam, ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan telah memasuki umur 67 tahun yang merupakan batas umur pensiun hakim agung, dengan pensiunnya Bagir Manan dari kursi panas Mahkamah Agung maka DPR pun menjadi malas menyelesaikan Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung, bisa dilihat bahwa satu-satunya alasan untuk merevisi Undang-Undang tersebut hanyalah untuk menyelamatkan posisi Bagir Manan yang mungkin memiliki relasi yang cukup kuat dengan para legislators di DPR.
Menuju Negara Hukum yang memiliki nurani (Mungkinkah?)
Sebuah pertanyaan kritis dilontarkan dalam sub judul ini, bagaimana seharusnya politik hukum (ius contituandum) untuk masa depan hukum Indonesia yang lebih baik? Terutama terkait Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung di atas. Penulis akan mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut:
Pertama, Harus kita akui bersama bahwa kinerja DPR (Periode 2004-2009) dapat dibilang sangat mengecewakan karena dalam hal membuatan suatu peraturan per-Undang-Undang, legislators seharusnya tunduk kepada mekanisme penyerapan aspirasi publik (public aspiration process), apabila kita berkaca kepada pengalaman Afrika Selatan dalam hal pembuatan peraturan per-Undang-Undangan, para legislators negara tersebut sangat berperan aktif dalam proses penyerapan aspirasi publik, tidak hanya lewat desiminasi publik di kalangan para akademisi kampus, tetapi juga aktif men-sosialisasikan rancangan Undang-Undang lewat media cetak dan elektronik dengan dibantu peran serta masyarakat dan praktisi LSM/NGO’s. Memang diperlukan human capital yang mumpuni untuk menjadi seorang legislator, sehingga produk-produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif tersebut (DPR) dapat memenuhi “dahaga” masyarakat akan nilai-nilai keadilan.
Kedua, Penulis mencatat banyak sekali putusan-putusan pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang masih terlihat sangat konvensional. Para hakim yang memutus suatu sengketa terbiasa hanya bertindak sebagai corong undang-undang (executor of regulations), tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain diluar hukum dan sangat jarang melakukan inovasi hukum (rechtsvinding). Sehingga para hakim cenderung hanya memakai aspek kepastian hukum (legal certainly) sebagai dasar putusan, hal ini tentunya sering kontradiktif dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Kedepannya, Indonesia memerlukan hakim-hakim yang “meletakkan telinganya ke tepat di jantung masyarakat”
Ketiga, Idealnya, institusi kekuasaan kehakiman haruslah melakukan suatu langkah-langkah revolusioner untuk memperbaiki kinerja para hakim-hakim mereka. Yang krusial mungkin adalah dengan mengganti hakim-hakim “tua” dengan hakim-hakim “muda” yang lebih fresh and clear, baik dengan cara refresif yaitu dengan memberhentikan dengan tidak hormat kepada hakim-hakim yang terbukti korup, maupun dengan cara yang lebih moderat yaitu dengan memberikan golden shake hand kepada para hakim-hakim agung yang sudah lama bertahta di Mahkamah Agung. Selain itu perlu adanya sanksi yang tegas kepada para hakim yang terbukti melanggar kode etik profesi hakim, seperti hukuman skorsing untuk hakim yang melakukan pertemuan rahasia dengan para pengacara atau jaksa. Perihal, dikotomi tua dan muda bukan dalam hal umur tetapi dalam hal paradigma hakim tersebut. Banyak hakim-hakim yang sudah uzur tetapi ber-paradigma “muda”, dan banyak juga hakim-hakim yang usianya masih produktif tetapi ber-paradigma “tua”. Aspek intervensi paradigma itu, dibangun berdasarkan konsep bahwa hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior) . Kedepannya, merupakan tugas mulia Komisi Yudisial untuk menyeleksi hakim yang jujur, cerdas, berhati nurani dan ber-paradigma “muda”.
Keempat, Hal yang sangat urgent bagi para legislators di DPR untuk menggodok Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai amanat konstitusi. Undang-Undang tersebut haruslah dapat bersinergi dan senafas dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lain, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga ketiganya dapat bekerja secara harmonis, sinergis dan tidak terdapat kontradiksi dalam hal kewenangan. Komisi Yudiasial memiliki peran yang sangat signifikan untuk menunjang reformasi di tubuh institusi peradilan di Indonesia. Diperlukan suatu politik hukum yang cerdas untuk dapat memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal para hakim-hakim di institusi peradilan, baik untuk hakim-hakim di bawah kewenangan Mahkamah Agung (PN,PT,PA,dan PTUN), maupun hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Fungsi pengawasan tersebut sejalan dengan adagium politik yang menyatakan : “ Those to be reformed can not reform themselves, the reformers should come from the outsiders”. Untuk wacana kedepan, Komisi Yudisial idealnya tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim, namun juga memiliki kewenangan untuk mengawasi semua alur persidangan yang tidak hanya melibatkan oknum hakim saja. Tetapi juga mengawasi perilaku pengacara, jaksa penuntut umum, dan penyidik (polisi), karena dalam suatu praktek mafia peradilan (judicial corruption) pastinya dilakukan dengan cara “berjamaah” dan “saling gotong-royong” antara para penegak hukum yang beracara tersebut. Dalam hal kelembagaan internal, baiknya Komisi Yudisial membagi 3 (tiga) tugas pengawasan, yaitu : (1), badan pengawas perilaku hakim,(2). badan pengawas perilaku jaksa, (3).badan pengawas perilaku advokat/pengacara,dan (4) badan pengawas perilaku kepolisian (penyidik).
Kelima, perlu pembenahan secara fundamental terhadap sistem rekriutmen calon hakim, (1) memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan final fit and profer test kepada para calon-calon hakim agung, para penguji sebaiknya diambil dari para pakar-pakar hukum (professor atau guru besar ilmu hukum) yang sudah terbukti kemapanan intelektualnya, pada proses akhir DPR dan Presiden hanya mengesahkan dan mengangkat hakim agung tersebut. (2) memberlakukan sistem rekruitmen berjenjang. Belajar dari pengalaman Malaysia yang memberlakukan sistem rekritmen berjenjang, dimana diperlukan proses yang lama dan sulit untuk menjadi seorang hakim atau hakim agung. Para sarjana hukum yang berkeinginan untuk menjadi hakim harus menempuh jenjang karier sebagai penyidik, pengacara, dan sebagai jaksa penuntut umum selama beberapa tahun lamanya. Dalam proses ini, akan didapat hakim-hakim yang kaya pengalaman, mapan secara intelektual dan berwibawa.
Keenam, Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil (judial review) terhadap Undang-Undang dengan asas dasar Konstitusi (UUD 1945) sudah sangat bagus untuk memberikan rasa keadilan hukum kepada masyarakat. Tetapi menurut penulis kewenangan tersebut harus juga diintegrasikan dengan kewenangan untuk menguji Peraturan Per-Undang-Undang dengan Undang-Undang yang sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pemisahan kewenangan judicial review tersebut, menurut penulis dapat mengakibatkan ketidakserasian dalam sistematika per-Undang-Undangan di Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan wacana kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat melaksanakan pengujian materiil terhadap Rancangan Undang-Undang (judicial preview) seperti yang sudah lama dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Perancis, kewenangan tersebut dapat secara optimal mereduksi nilai-nilai politis yang ada dalam suatu Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif (DPR).
Terakhir, dalam tulisan yang sangat sederhana ini, penulis ingin mengingatkan betapa penting nilai-nilai moralitas hukum dalam setiap sendi hukum bernegara. Plato, seorang filsuf Yunani, pernah mengatakan bahwa hukum janganlah sampai terpisah dari nilai-nilai moral, hukum hendaknya dijalankan tidak hanya menurut logika semata, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan semangat keterlibatan dari masyarakat luas, sehingga hukum dapat memiliki “jiwa” dan “rasa” yang mampu menjamah hati nurani manusia dan nilai-nilai keadilan di lubuk hati yang terdalam (bringing justice to the people) sehingga negara menjadi negara yang memiliki nurani (state with conscience).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s