Non-Doctrinal Legal Study

Mengapa tidak mengganti paramida (hukum) dengan sesuatu yang lebih cair?
Seperti sebuah lingkaran, Sebuah paramida adalah kaku dan membatasi
Sebuah lingkaran dipenuhi dengan berbagai kemungkinan (Ricardo Semler; Maverick)

A. SEJARAH ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL

Hukum merupakan salah satu alat kontrol sosial yang terpenting dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat luas. Hukum dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi pertentangan-pertentangan antar individu dan kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Karena demikian besarnya peranan hukum dalam masyarakat, maka sudah lama kajian tentang hukum menarik perhatian para pemikir hukum yang memimpikan memiliki hukum yang lebih baik dan mampu “menjemput zaman” dalam konteks masyarakat tertentu. Hukum menurut pandangan para pemikir analitis-doktrinal, diyakini sebagai suatu tatanan kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan atas perspektif pembuat undang-undang semata (pemerintah/negara), hukum hanya dimaknai sebatas kepada peraturan-peraturan hukum tertulis saja, yang dibuat oleh institusi resmi negara, sehingga lahirlah sebuah adagium yang menyatakan bahwa “tiada hukum selain hukum positif”.
Selayaknya sebuah proses dialektika, dimana suatu paradigm keilmuan selalu mendapatkan tantangan dari paradigma lain yang kemudian akan menciptakan suatu keadaan anomaly atau ketidak percayaan/pengingkaran atas paradigma yang sudah mapan (well-establish) tersebut. Paradigma hukum non-doktrinal lahir sebagai batu uji atau antitesa dari hukum analitis-doktrinal tersebut yang terbukti gagal untuk menjawab tantangan realitas dan zaman.
Munculnya Aliran Sociological Jurisprudence
Dalam ranah kajian hukum non-doktrinal dikenal sebuah mazhab ilmu hukum yang dikembangkan oleh sarjana Sosiologi hukum berkebangsaan Amerika yang bernama Roscoe Pound, Adapun yang menjadi latar belakang munculnya aliran Sociological Jurisprudence sebenarnya merupakan penentangan terhadap aliran legal formalism yang dipengaruhi paradigma positivistik yang memisahkan hukum tidak hanya dari nilai-nilai moral dan keadilan tetapi juga dari pengaruh sosial, politik dan sebagainya. Seperti disebutkan diatas, aliran Sociological Jurisprudence dimotori oleh dua tokoh utamanya yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Mazhab ini menyatakan bahwa, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan demikian diintrodusir dalam rangka menemukan hubungan antara hukum dan masyarakat, antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis yang bertujuan demi menghadirkan keadilan substansial, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai penghargaan pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.
Embrio pemikiran Sociological Jurisprudence sendiri berhubungan dengan aliran Sejarah Hukum dengan Friederich Carl Von Savigny sebagai tokohnya. Kritik yang dilancarkan oleh aliran Sejarah Hukum terhadap Mazhab Analitis-doktrinal adalah bahwa, hukum bukan hanya dikeluarkan oleh penguasa publik dalam bentuk undang-undang, namun hukum adalah jiwa bangsa (Volkgeist), yang isinya berupa aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. “Hukum tidak hanya berbentuk undang-undang, melainkan juga adat-istiadat dan doktrin hukum.” Sedangkan kekuatan membentuk hukum terletak pada rakyat yang nota bene terdiri dari kompleksitas unsur individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana ilmu pada umumnya yang pada dasarnya merupakan proses dialektik antara thesa dan antithesa yang akan memunculkan suatu synthesa yang juga akan berkedudukan sebagai thesa lagi, dan seterusnya, maka pertentangan pandangan antara Mazhab Analitis-dokrinal dengan aliran Sejarah Hukum inilah yang kemudian diakomodir oleh aliran Sociological Jurisprudence.
Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya bersifat anti-formalis. Hal ini dihubungkan dengan suatu pandangan bahwa kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal saja. Eugen Ehrlich membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dalam hubungan ini dia mengajukan konsepnya tentang living law (hukum yang hidup) yang masih sering dipakai orang hingga sekarang. Hukum yang demikian itu tidak bisa ditemukan di dalam hukum formal, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk melihat hukum yang hidup, yang digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan atau dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatanya. Kekuatan pengaruh Ehrlich ini terletak pada kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkeraman pemahaman hukum secara betul-betul abstrak, dan menarik perhatian mereka kepada problem-problem kehidupan sosial yang nyata.
Sedangkan Roscoe Pound menegaskan bahwa tugas utama dari hukum adalah Social Engineering (perubahan sosial). Pound menjelaskan tugas hukum tersebut dengan mengadakan rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan tentang kepentingan-kepentingan kemasyarakatan. Menurutnya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut akan menghasilkan kemajuan hukum. Pound mengemukakan tiga penggolongan utama mengenai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum:
1. Kepentingan umum (public interests), kepentingan-kepentingan umum yang utama. (a) Kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara kepribadian dan hakekat negara. (b) Kepentingan negara sebagai pengawas dari kepentingan sosial
2. Kepentingan Individual (individual interests). Mengenai kepentingan perorangan ada tiga macam; (a) kepentingan kepribadian (interests of personality); (b) kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in domestic relations); (c) kepentingan mengenai harta benda (interests of substance).
3. Kepentingan kemasyarakatan (social interests). Pound menyebutkan ada enam kepentingan-kepentingan sosial utama; (a) kepentingan mengenai perlindungan keadaan damai dan ketertiban, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan mengenai adanya keamanan tentang perjanjian dan pendapatan; (b) keamanan mengenai lembaga-lembaga sosial yang mencakup perlindungan hubungan-hubungan di rumah tangga dan perlindungan mengenai lembaga-lembaga politik ekonomi yang telah lama diakui dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjamin lembaga-lembaga perkawinan atau yang melindungi keluarga sebagai satu lembaga sosial; (c) kepentingan masyarakat tentang kesusilaan umum menaruh perhatian terhadap perlindungan tata susila masyarakat; (d) kepentingan kemasyarakatan mengenai pemeliharaan sumber-sumber kemasyarakatan; (e) kepentingan kemasyarakatan mengenai kemajuan umum; (f) kepentingan kemasyarakatan mengenai kehidupan perorangan.
Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam hal ini ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkah ke arah yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom yang merupakan paradigma positivistik dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial.
Dengan demikian, ranah kajian Sociological Jurisprudence bukan bermisi mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu fakta apakah fakta itu bertentangan dengan hukum atau tidak, tetapi bermisi menemukan pola-pola keajegan, keteraturan berulang yang menimbulkan opinio jurissive nececitatis, yang akhirnya bisa dimanifestasikan dalam peraturan atau landasan keputusan hakim dalam suatu kasus yang berasal dari konsepsi hukum sebagai bentuk-bentuk keteraturan (regularities) yang sudah terpola, ajeg, berulang dan diterima sebagai keharusan yang harus dilakukan karena ia memberi manfaat bagi kehidupan yang dilakukan dalam masyarakat.

B. ONTOLOGI ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL

Sosiologi hukum atau sociological jurisprudence sebagai bagian dari ilmu hukum non-doktrinal merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitas hukum. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum dalam konteks realitas. Objek hukum non-doktrinal adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat yang mana menimbulkan pergesakan antara hak dan kewajiban suatu individu atau kelompok . Max Weber mengemukakan tingkah laku ini terbagi dalam dua segi yaitu segi luar dan segi dalam. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang . Kedua-duanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf . Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian (non-preskriptif), melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomen hukum yang nyata.
Berikut ini dikemukakan berbagai objek sasaran yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari “pengorganisasian sosial hukum”. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya. Pada waktu ia mempelajari pembuatan undang-undang, maka perhatiannya bisa tertarik kepada komposisi dari badan perundang-undangan seperti usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya.
Kelompok ilmu hukum empiris/non-doktrinal menunjuk pada ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana ia tampak dalam sikap dan perilaku warga dan pimpinan masyarakat yang dapat diamati secara empiris, yang mencakup sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi dan psikologi hukum.
1. Sosiologi Hukum obyek telaahannya adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya, yakni hukum sebagaimana dijalankan sehari-hari oleh orang dalam masyarakat. Sosiologi Hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Tiga karekteristik sosiologi hukum menurut Satjipto Rahardjo. Pertama, Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum dengan menjelaskan mengapa praktek hukum itu demikian, apa sebabnya, apa faktor yang mempengarruhi dan apa latar belakangnya. Kedua, Sosiologi hukum selalu menguji kesahihan empiris aturan atau pernyataan hukum. Ketiga, Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan hanya memberikan penjelasan apa adaanya dalam kenyataan, dan dengan demikian “mendekati hukum dari segi obyektivitas semata” . Terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan minat terhadap sosiologi hukum, yaitu: perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan-hubungan sosial (termasuk sudah perubahan fisik dan teknologis)’ ketidaksesuaian antara ideal dan kenyataan; dan sehubungan dengan kedua hal tersebut adalah terjadinya konflik-konflik nilai-nilai, konflik kepentingan dalam masyarakat.
2. Sejarah hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum dimasa lampau itu. Yang dipelajari dalam sejarah hukum, selain perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan juga perkembanagan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum yang bersangkutan, misalnya pranata hukum perkawinan, atau ketentuan hukum tentang perceraian di Indonesia. Mengingat hukum itu pada dasarnya produk sejarah, memiliki “historiche bepaaldheid”, maka studi sejarah hukum penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku pada masa kini dan yang dibutuhkan dimasa depan.
3. Antropologi hukum adalah cabang antropologi budaya yang memusatkan perhatian pada studi hukum sebagai aspek kebudayaan dengan mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dan institusi-institusi hukum pada masyarakat yang masih sederhana. Disiplin ini dipandangsebagai pengembangan dari apa yang dahulu disebut etnologi hukum. Pada masa sekarang di Indonesia studi antroropologi hukum ini penting ini penting untuk penelitian hukum adat dan perkembangannya, serta kemungkinan pemanfaatannya dalam pembangunan tata hukum nasional.
4. Psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti. Pertama, dari sudut psikoanalisa(Freud). Gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini dapat diherinterpretasi. Kedua, dari sudut psikologi humanistic. Dari sudut ini mungkin dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara” kesadaran hukum”atau “perasaan hukum” berfungsi pada manusia. Ketiga, dari sudut psikologi perilaku. Didalamnya perilaku yang diamati dapat dengan bantuan model penjelasan kausal dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hukum (misalnya perilaku hakim, advokat, pembentuk undang-undang). Pada masa kini, Psikologi hukum hanya memainkan peranan kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan masalah kesalahan, pertanggungjawaban dan kebebasan.
C. EPISTIMOLOGI ILMU HUKUM NON – DOKTRINAL

Dalam perkembangan ilmu hukum non-dokrinal dikenal suatu pendekatan yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran. Dalam konteks mencari nilai kebenaran, Detektif Murdock dalam film triller The X-Files pernah menyatakan “the truth is out there”, dapat dimaknai sebagai ucapan yang menggambarkan kebenaran adalah mutlak realita, suatu kebenaran tidak akan mungkin dapat dilihat dari perspektif “ in box “ semata namun harus dilihat secara holistik, dan komprehensif dari “ out of box” sehingga akan dapat dilihat celah kebenaran yang azazi (the truth) dan bukan kebenaran artifisial belaka (the right). Bertolak dari pernyatakan detektif Murdock itulah maka dapat disimpulkan bahwa dalam ranah epistimologi ilmu hukum non-dokrinal, memakai paradigma “berpikir luar biasa” untuk melacak “kebenaran”. Paradigma “berpikir luar biasa” tersebut; dimaksudkan bahwa dalam kajian ilmu hukum non-doktrinal dikenal suatu pendekatan yang multi disipliner (multi-discipline approach). Hakikat ini kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek-aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat . Kebenaran dimaknai sebagai sebuah kemiripan antara realita dengan idealita atau persinggungan antara nilai gagasan dengan fakta empiris, dimana kedudukan suatu fakta empiris sangat penting karena dianggap sebagai jawaban akhir (final quest) dari sebuah proses pencarian kebenaran.
Hukum terikat kepada dua dunia yaitu dunia ideal dan realita yang kedua-duanya bersinggungan bahkan bertentangan secara diametral, oleh karena itu ilmu hukum harus mempertanggung-jawabkan berlakunya kedua dunia tersebut, yaitu lewat tuntutan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan secara filosofis maka hukum harus memasukkan unsur ideal dalam karyanya, sedangkan untuk memenuhi tuntutan secara sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataan . Dari tuntutan secara sosiologis, hukum non-dokrinal dikembangkan. Epistimologi merupakan kata kunci dalam setiap ilmu pengetahuan, tanpa adanya epistimologi maka suatu ilmu akan “batal demi hukum” sebagai ilmu. Epistimologi merupakan sebuah jalan untuk menuju suatu kebenaran, dalam kata lain sering disebut sebagai metode dari ilmu itu sendiri. Manheim berpendapat bahwa metode lah yang membuat suatu ilmu menjadi sistematis dan mudah untuk dipahami;
….methodology involves some kinds of classificatory scheme. Futher, it is characterized by interrelatedness of its various parts, and these part of coherent whole…
Epistimologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana keilmuan, pastinya memiliki cara untuk menemukan kebenaran, dalam konteks ilmu hukum non-doktrinal dikenal beberapa sifat-sifat yang harus ada dalam epistimologi ilmu hukum non-doktrinal, seperti:
1. Bersifat sistematik, artinya merupakan proses yang terstruktur, dirancang mengikuti prosedur yang seksama, bukan merupakan hasil penyelidikan yang sekilas.
2. Bersifat logis, artinya menggunakan penalaran dalam menarik kesimpulan dan mengedepankan generalisasi.
3. Bersifat obyektif, artinya mengamati gejala sosial tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari si peneliti. Dalam memahami suatu realitas, obyektifitas menjadi bagian yang terpenting sehingga peneliti lain yang melakukan obyek kajian yang sama akan memberikan kesimpun yang sama pula.
4. Bersifat empirik, artinya selalu menggunakan pendekatan alat indera, bukan menggunakan perasaan, intuisi, atau khayalan-khayalan yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusia.
5. Penelitian itu diarahkan bagi pemecahan masalah. Dalam hal ini penelitian dapat mengungkapkan hubungan sebab-akibat
6. Penelitian menuntut pengamatan yang teliti. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu dan teknik analisis tertentu yang dipilih oleh peneliti, keadaan faktual di lapangan harus teramati keseluruhannya secara mendalam dan disajikan secara deskriptif secara mendalam pula.
7. Penelitian harus dapat diulang dan ditransmisikan. Studi-studi yang penting dapat diulang dengan menggunakan cara yang identik dan sama,pada subjek-subjek yang berbeda,tempat dan waktu yang berbeda .
Dalam tataran ilmiah ilmu hukum, banyak aspek-aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh ilmu hukum an sich tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu politik, antropologi, maupun sosiologi. Ilmu hukum dalam perspektif ini, memaknai hukum sebagai sebuah alat untuk mengatur masyarakat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat dianggap sebagai sebuah entitas tunggal, dikarenakan interaksi yang sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain . Dinyatakan bahwa masyarakat itu tidak seperti “kertas kosong” yang bisa “ditulis” apapun juga oleh para pemuka hukum. Epistimologi dalam ilmu hukum ini memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum dalam ranah empiris . Efektifitas suatu peraturan hukum dalam masyarakat dapat terlihat dalam kenyataan hidup sehari-hari dimana kita akan dapat menemukan berbagai diskrepensi pemberlakuan peraturan hukum.
Diskrepensi adalah kehendak atau cita-cita masyarakat dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara (legislatif bersama eksekutif) . Diskrepensi antar peraturan perundangan negara (law in books) dengan pelaksanaanya dilapangan (law in action) dan diskrepensi antara elite negara dengan birokrasi pelaksana dan masyarakat. Ilmu hukum non-dokrinal tidak bertujuan untuk menghilangkan diskrepensi tersebut, tetapi hanya ingin meminimalkannya dengan cara membedah dan memahami apa yang terjadi disisi penegakan peraturan, dan kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ilmu hukum non-doktrinal adalah untuk melihat dampak dan pengaruh keberadaan masyarakat serta kebudayaan terhadap hukum (hukum disini dianggap sebagai dependent variable), selain itu paradigma hukum non-doktrinal juga berpendapat bahwa alam semesta, secara epistimologis adalah sebuah perwujudan dari hasil konstruksi sosial . Sehingga hukum yang berasal dari konstruksi sosial tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan atau revisi peraturan perundangan sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi sistem-sistem hukum lain, untuk meneliti dan mengkaji efektifitas hukum (peraturan tertentu) diperlukan daya bantu dari ilmu-ilmu sosial yang relevan dalam kasus yang dihadapi.
Dicontohkan dalam konteks pendekatan antropologi-hukum yang sering digunakan sebagai dispute settlement dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa adat yang tidak mampu dijawab lugas oleh pendekatan hukum negara semata, Antropologi-hukum menjelaskan secara lebih mendalam tentang pranata-pranata adat dan budaya yang turut menjadi faktor-faktor penentu (trigger factors) dalam interaksi sosial budaya masyarakat yang berimplikasi positif terhadap perbuatan-perbuatan hukum masyarakat. Sengketa adat merupakan salah satu problem hukum kontemporer yang harus diselesaikan lewat pendekatan antrologi hukum (sebelumnya studi ini bahkan disebut sebagai anthropology of dispute settlement) yang secara khusus dan komprehensif mengkaji isu-isu sengketa, karena hukum bersemai dan berkembang dalam sengketa . Adam Hoebal, seorang ilmuwan Antropologi hukum Amerika, bahkan sangat percaya bahwa metode yang paling ampuh untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat hanyalah melalui diamatinya suatu sengketa (adat).
Institusi penegak hukum juga tidak bisa lepas dari pengaruh kajian hukum non-doktrinal, sebagaimana dicontohkan dalam bidang Pengadilan negara, dalam perspektif sosiologi hukum dilihat bukanlah sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa yang sah di satu negara, Emile Durkeim, seorang sosiolog Perancis, pernah menyatakan bahwa; hukum yang lahir atas dasar solidaritas mekanik semata (hukum positif/pengadilan negeri), terkadang mandul dalam menyelesaikan berbagai problematika di masyarakat, ketika hukum positif yang bersendi pada solidaritas mekanik ini mandul, maka disinilah bermain peranan dari hukum non-negara yang digerakkan oleh solidaritas organis yang merupakan kekuatan otonom yang lama terpendam (latern) dalam masyarakat . Oleh karena itu sosiologi hukum menyatakan, bahwa pengadilan negara itu hanyalah salah satu bentuk eksperimentasi sosio-kultural suatu bangsa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa diantara anggota-anggota masyarakat. Hukum negara hanya dianggap sebagai salah satu dari banyak kontrol sosial di masyarakat.
Lewat relasi harmonis antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial yang relevan untuk kasus tertentu, Ilmu hukum non-dokrinal menjadi sangat diperkaya dengan menempatkan sengketa pada relasi-relasi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hukum dan ilmu-ilmu tersebut menjadi suatu entitas yang menyatu padu secara harmonis dan saling melengkapi.

D. ASKIOLOGI ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL

Hukum dipandang sebagai kenyataan sosial dengan mempelajari, bagaimana dan mengapa dari tingkah laku yang berhubungan hukum dan pranata hukum sebagaimana yang kita lihat. Hukum bukan suatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakat seperti ekonomi, politik budaya dan sosial lainnya sehingga hukum dipandang sebagai kenyataan (sein) dan empiris dimana dalam memahaminya obyeknya dari segi tingah laku sosial dengan melihat gejala-gejala baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian dalam mengkaji hukum dengan menggunakan teknik survey lapangan, observasi perbandingan, analisis , statistik dan eksperimen.
Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hukum dan keadilan adalah dua elemen penting yang saling terkait dan tak terpisahan antara satu sama lain . Hubungan hukum dan keadilan tergambar dalam fungsi hukum untuk mewujudkan atau menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum tersebut harus mengandung nilai-niai keadian dalam dirinya. Tanpa ada nilai-nilai keadilan dalam hukum, maka upaya untuk mewujudkan keadilan hanya akan menjadi slogan belaka. Hukum yang tidak berorientasi pada keadian dalam prakteknya bersifat menindas, sewenang-wenang dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam setiap tata hukum orang akan dapat melihat tiga kerangka dasar yang bekerja pada waktu yang bersamaan, yaitu hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (positivitas), hukum sebagai tatanan (koherensi), dan hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (keadilan). Idealnya sebagai media dalam mengatur hubungan antar manusia, hukum harus data memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila keadilan dikaitkan dengan masyarakat , maka akan tampak jelas bahwa keadilan tersebut sangat bersifat sosial obyektif , Prioritas-prioritas yang harus ditentukan untuk memberi isi kepada keadilan yang dijalankan dalam suatu masyarakat tertentu akan menyebabkan terjadinya perkaitan antara keadilan dan struktur sosial masyarakat tersebut. Jadi tidak ada suatu konsep keadilan yang berlaku secara universal dapat diterima dimana saja kecuali hukum alam.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat, problem-problem sosial baru yang banyak ditimbulkan oleh revolusi industri, adalah faktor-faktor yang bisa disebutkan yang menyebabkan munculnya suatu gambaran sosial baru pada abad 19. Di samping faktor-faktor tersebut, negara juga makin banyak mencampuri urusan-urusan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, hal yang pada mulanya tidak menjadi perhatian negara. Perkembangan tersebut mempengaruhi peranan dan pengaturan melalui hukum, dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh para teoritisi hukum.
Dalam perkembangannya, di Amerika Serikat mulai tumbuh kesadaran bahwa yang disebut hukum itu perannya tidak sekedar untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan terjamin prediktabilitasnya, tetapi juga berperan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat guna terwujudnya pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini mulai tumbuh kesadaran bahwa yang disebut sebagai hukum, tidak berarti hukum positif yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah yang berwujud peraturan tertulis. Pola-pola hubungan yang sudah ajeg dan terus menerus dilakukan di dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sesungguhnya justru merupakan hukum. Jadi hukum bersumber dari keteraturan (regularities) yang bersumber dari fakta atau pengalaman hidup masyarakat itu sendiri.
Dalam hubungan antara hukum dan masyarakat ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jerome Frank dari mazhab Realisme Hukum bahwa hukum harus lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum. Seperti halnya Realisme Hukum, Sociological Jurisprudence juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan. Tradisi tersebut memiliki satu tema utama: menjebol sekat-sekat pengetahuan hukum. Ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkah ke arah pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial.
Hal ini oleh Roberto M. Urger dijelaskan dalam pengertian hukum secara luas yaitu setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan relatif eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi. Roberto M. Urger kemudian menyebutnya hukum adat (customary law) atau hukum interaksional (interactional law). Hukum sebagai interaksi tidak bersifat publik ataupun positif. Sifatnya nonpublik berarti bahwa hukum tersebut lebih dikenal oleh seluruh masyarakat, bukan terkait dengan pemerintah terpusat yang berdiri terpisah dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Hukum tersebut berupa praktik-praktik yang sudah diterima berdasarkan alasan-alasan yang mendasari pelaksanaan segala bentuk komunikasi dan pertukaran.
Roscoe Pound juga menjelaskan bahwa bagi para ahli hukum perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah hal itu berupa pembuatan hukum, ataukah penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum. Ahli hukum tersebut harus lebih mempertimbangkan secara pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum dan yang nantinya akan menjadi sasaran penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. Hal ini karena menurut Pound kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s