“Pembangunan” dan Hukum

Chomsky berkata; development is a devil gift!, kalimat ini merupakan ungkapan kekecewaan menyoroti keadaan  Eropa dimasa silam saat dilibas arus modernisasi. Hal ini bermula dari penemuan-penemuan mesin mekanis pada masa Revolusi Industri, dimana lewat penemuan tersebut, tenaga buruh (manusia) dipinggirkan sehingga berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pengangguran yang kemudian berbanding lurus dengan melebarkan jarak antara “ the have” dan” the have not”.

Konsep “pembangunan” ini bila ditelisik juga tersemai dalam praktik kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa ke Asia Tengah/Pasifik silam. Pendatang dari negeri Eropa tidak hanya berniat untuk berniaga, namun lebih karena hasrat ingin menaklukan (glory), mendapatkan keuntungan materi (gold), dan untuk menyebarkan “Cahaya Tuhan” (gospel). Kolonialisasi datang kepada masyarakat adat dengan asumsi bahwa mekanisme sosial dan hukum masyarakat asli adalah primitif, barbar dan paganistis sehingga harus ditundukkan dengan mekanisme kontrol sosial dan hukum dari Barat yang dianggap lebih modern.

Ironisnya konsep “pembangunan” tersebut tetap terpatri dalam paradigma pemerintah bahkan ketika ratusan tahun sudah merdeka dari kolonialisasi Eropa. Publik tersentak ketika tersebar kabar tentang pembantaian puluhan warga pribumi di wilayah perkebunan sawit di Mesuji, Lampung, dimana diduga aktor pembantaian tersebut melibatkan oknum aparat hukum yang “dipekerjakan” oleh korporat perkebunan sawit. Peristiwa ini seakan menyadarkan masyarakat bahwa proses “pembangunan” yang selama ini hanya dimaknai dengan membuka kesempatan  berinvestasi  untuk para investor asing perkebunan sawit tidaklah selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat lokal dan sekitarnya, bahkan cenderung dapat menzholimi hak-hak masyarakat tersebut.

Paradigma “pembangunan” yang lazim dipakai saat ini adalah pembangunan yang bersifat ekspolitatif, ekslusif, dan destruktif yang pada akhirnya membunuh karakter masyarakat lokal. “Pembangunan” tersebut cenderung tidak memperhatikan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan, ikatan spiritualitas masyarakat atas tanahnya dan kearifan kolektif masyarakat atas sumber daya alam,  namun lebih berorientasi pada aspek peningkatan produktifitas, didasari dengan rasionalitas dan hanya berorientasi pada hasil  dengan menafikan kearifan lokal sebagai proses kehidupan masyarakat lokal.

Dengan adanya benturan nilai-nilai tersebut, konflik antara korporat vis-a-vis masyarakat adat akan terus manifes karena konflik tersebut lahir dari mis-konsepsi tentang pembangunan itu sendiri. Pemenang Nobel Perdamaian, Amartya Sen, menyatakan bahwa sejatinya pembangunan (development) haruslah diikuti dengan kebebasan (freedom) dan pemberdayaan (empowerment). Atau dengan kata lain, diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan kebebasannya (opportunities to exercise those fredooms), hal ini oleh para aktivis HAM dikenal sebagai “ Pembangunan berbasis HAM”. Hal tersebut yang masih minimalis di negara ini!

Diskursus tentang Legal Pluralism menjadi krusial ketika pemerintah dihadapkan oleh konflik laten dalam masyarakat yang tidak bisa didamaikan dengan pendekatan positivistik-legalistik semata. Konflik yang terjadi dimasyarakat umumnya terjadi karena ada pergesekan antara hukum negara (yang kemudian berselingkuh dengan korporat) dengan hukum lokal yang lama tumbuh dan berkembang diwilayah tersebut.  Konflik tersebut tidak bisa didamaikan oleh unifikasi hukum yang gagal implemetasinya, sehingga jelas diperlukan suatu paradigma inklusivisme dalam berhukum.

Emile Durkeim, menyatakan bahwa; hukum lahir dari rasa solidaritas dalam masyarakat, dimana solidaritas pertama bersifat organik, sehingga hukum masih “bebas” dari kooptasi penguasa dan hukum negara, hukum ini sering dianggap “primitif” namun berhasil membawa cita keadilan dan kedamaian dimasyarakat. Dalam penyelesaian konflik, hukum ini cenderung lebih bersifat mendamaikan ketimbang menghukum, pendekatan musyawarah dan kompromi selalu dikedepankan guna menjaga nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat.

Sedangkan, solidaritas kedua adalah hukum yang lahir atas dasar solidaritas mekanik semata (hukum positif), yang terkadang mandul dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat, ketika hukum positif yang bersendi pada solidaritas mekanik ini mandul, maka disinilah bermain peranan dari  hukum non-negara yang digerakkan oleh solidaritas organik yang merupakan kekuatan otonom yang lama terpendam (latern) dalam masyarakat.

Pemahaman tentang hukum haruslah diperluas dengan tidak hanya memaknai hukum sebagai instrument tunggal dari negara namun juga harus menyadari akan majemuknya hukum dalam masyarakat. Disini terlihat urgensi pentingnya mengubah midset hukum dengan paradigma pluralisme hukum yang lahir sebagai sintesis perdebatan hukum, sosial dan konflik di masyarakat.  Lewat pemahaman pluralisme hukum ini diharapkan para aparat hukum dan pihak korporat yang terlibat langsung dengan masyarakat dapat memahami hukum secara lebih holistik, dengan cara memahami bagaimana hukum dijalankan, dipatuhi dan diresapi oleh masyarakat. Dalam konteks perlindungan hak masyarakat lokal, pemerintah, korporat dan penegak khusus pada khususnya harus dapat memahami akar masalah dan tuntutan dari masyarakat lokal yang menginginkan pengakuan penuh atas hak-hak alamiah mereka dan hak untuk menikmati pembangunan. Diperlukan suatu inisiasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagimana kredo yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo, “bukankah, hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya”. Semoga ini dapat menjadi renungan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s