Hentikan ‘Akrobat’ Hukum dan Jalankan Eksekusi!

Publik kembali menyaksikan potret ketidak berdayaan aparat penegak hukum dalam proses eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi, mantan Kabareskrim Polri Komjen (purn) Susno Duadji. Pihak pembela terpidana berargumen bahwa putusan kasasi oleh Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht), adalah batal demi hukum (legally null and void), karena dalam amar putusan tidak dicantumkan syarat penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Ayat (2) KUHAP.  Ketidak elokan terlihat ketika proses eksekusi di jalankan oleh pihak Kejaksaan, terpidana menolak untuk di eksekusi dan terkesan dilindungi oleh institusi penegak hukum lain, yakni Kepolisian (Polda Jabar) dan organisasi partai politik di mana terpidana dicalonkan sebagai calon anggota legislatif.

Hal pertama yang perlu di cermati dalam putusan tersebut adalah kealpaan pencantuman syarat formil huruf k tentang perintah penahanan yang berakibat putusan batal demi hukum. Lebih dalam tentang penahanan, dapat di cermati pada norma hukum yang termuat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP jo Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3. Penahanan bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan di persidangan. Dalam konteks kasus Susno Duadji proses pemeriksaan sudah selesai, karena terpidana sudah di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Hal tersebut membuat pencantuman klausula ‘penahanan’ dalam putusan MA sebenarnya tidak relevan lagi (unnecessarily stipulated), dan harus di pahami bahwa norma-norma hukum dalam KUHAP saling berkolerasi dalam membentuk sistem acara yang ter-integrasi.

Kedua, sebagai institusi ‘penengah’ Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review terkait pencantuman syarat formil Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Ayat (2) KUHAP, yang mana dalam amar putusannya menghapus dan mengganti norma hukum dalam Pasal (2), di sayangkan putusan tersebut tidak bisa di terapkan pada kasus sebelum putusan di keluarkan (non-retroaktif). Sehingga pihak pembela terpidana tetap bersikeras putusan MA tersebut batal demi hukum. Perlu diinsyafi bahwa esensi dari putusan MA tersebut tidak semata terletak pada persyarat formil semata, namun lebih pada aspek subtansial yakni amar pemidanaan dan pertimbangan hukum (legal reasoning).

Putusan MK terkait syarat formil tersebut harus di maknai sebagai penghapusan norma hukum, dimana MK bertugas sebagai negative legislator, dan bukan serta merta MK menegakkan norma hukum. Maka untuk menjawab pertanyaan, apakah putusan tersebut batal demi hukum atau tidak dan menghindari penyalah gunaan tafsir hukum, adalah kewenangan dari MA selaku aktor utama kekuasaan kehakiman untuk mempertegas kepastian hukum dalam kasus Susno Duadji tersebut dengan menegakkan hukum materiil menggunakan mekanisme hukum acara pidana (hukum formil).

Dalam optik filsafat hukum, argumen hukum yang mempertentangkan dan memenangkan syarat ‘kebenaran’ formil vis-à-vis subtansi hukum merupakan tindakan memutar haluan perkembangan hukum ke belakang, dimana pada era negara hukum klasik, hukum (undang-undang) hanya di maknai sebagai kumpulan norma-norma formil tertulis yang miskin akan nilai dan semangat keadilan dan kemanusiaan.  Indonesia pasti nya tidak mau mundur kebelakang ke zaman kolonial, di mana hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan lalim, sebagaimana yang ditegaskan oleh Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat ‘het is de terreur met de wet in de hand!’ (kesewenang-wenangan dengan menggunakan undang-undang sebagai senjata). Untuk mencapai keadilan materil, syarat ‘kebenaran’ formil yang menghalangi akses terhadap keadilan sejatinya harus di kesampingkan. Sebagaimana yang di sarankan oleh Pound, ‘discard the text, embrace the spirit of law’ (abaikan teks, ambil semangat hukum nya).

Pada akhirnya, perlu di ingat kembali bahwa semangat reformasi hukum adalah ‘jihad’ melawan segala bentuk penindasan, ketidakadilan dan diskriminasi yang semua bermula pada praktek kotor (korupsi) aparat negara. Seluruh instansi penegak hukum, sejati nya harus memiliki idealisme yang seirama bukan malah saling berkonfrontasi sebagaimana yang terjadi sekarang. Bagi pihak yang merasa di rugikan oleh putusan, hendaknya mengambil jalur hukum yang telah di sepakati bersama sebagai pilihan sistem hukum di Indonesia. Hukum harus berhenti menjadi ajang pertempuran tafsir kepentingan, Kejaksaan dituntut untuk mengembalikan martabat hukum dan menempatkan kembali hukum menjadi panglima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s